Indonesia Go.id

Written by Kim on January 21, 2021 in Varian Baru Virus Corona with no comments.

Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus korona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus Judi Online korona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di China untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan.

Bagi pengusaha atau Perusahaan yang kesulitan membayar THR karena akibat pandemi COVID-19 atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja atau buruh. Perusahaan dapat mengajukan upaya penangguhan pembayaran upah sesuai UMP ke Gubernur. Mengenai upaya penangguhan upah oleh pihak perusahaan telah diatur dalam ketentuan Pasal ninety Undang-undang No. thirteen Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. forty two Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi.

Cara untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah bagi korban covid

Dilansir dari tirto.id, token listrik gratis dan diskon 50 persen ini diberikan pemerintah sebagai salah satu program stimulus Covid-19. Klaim pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan dana bantuan dampak dari Covid-19 sebesar Rp2 juta tidak benar. Hasil penelusuran, dikutip dari akun Instagram Humas Polda Kalimantan Tengah, @humaspoldakalteng, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan dana bantuan sebesar Rp2 juta.

DTKS merupakan knowledge acuan dalam pemberian bantuan yang berisi profil tingkat kesejahteraan individu dan keluarga. Problematika yang muncul yakni ketidakakuratan knowledge, ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun tidak mendapatkan ataupun sebaliknya. Koordinasi antar instansi yang lamban dalam hal sinkronisasi data dari bidang sosial dan administrasi kependudukan di tingkat pusat dan daerah juga menambah tingkat kegagalan pelaksanaan kebijakan bantuan.

• Bagi siswa yang tidak punya KKS tidak perlu khawatir, orang tua siswa bisa meminta Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW hingga kelurahan masing-masing sebagai syarat mendaftarkan ke dinas pendidikan. • Bagi keluarga yang tidak memiliki KIP tetap berhak mendapatkan BLT dengan melakukan pendaftaran dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera ke lembaga dinas pendidikan terdekat. • Penerima KIP harus terdaftar di lembaga pendidikan formal (SD/SMP/SMA/SMK) dan non formal (PKBM/SKB/LKP) di daerah masing-masing.

Comments are closed.